UPTD Pendidikan di Ujung Tanduk

0
497

covder
Eksistensi UPTD Pendidikan Dasar akhir-akhir ini sedang menjadi isu yang cukup ramai diperbincangkan. Lembaga yang menjadi kepanjangan dari Dinas Pendidikan ini terancam dibubarkan setelah dikeluarkannya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan sebagai pengejawantahan dari Pasal 232 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam PP No 18 Tahun 2016 tersebut diatur secara terperinci sejumlah organisasi perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Pasal 5 ayat 2 untuk tingkat kabupaten/ kota jenis perangkat daerah terdiri dari: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.
Pendidikan yang termasuk urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada PP tersebut tidak mengakomodir keberadaan UPTD yang berkedudukan di tingkat kecamatan. PP tersebut hanya mengenal dua jenis perangkat pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan seperti yang tertuang dalam Pasal 42 yang berbunyi: (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota. (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
Tidak diakomodirnya lembaga setingkat UPTD Pendidikan Dasar dipertegas dalam bagian kedua dari PP tersebut yang mengatur tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 83 ayat 3 diterangkan, susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.
Meski PP tersebut dikeluarkan dengan berbagai kajian akademis yang komperhensif tetapi pada tataran implementasinya hal ini tentu tidak akan mudah untuk dilaksanakan, apalagi pembubaran UPTD Pendidikan Dasar akan berdampak pada berbagai persoalan mendasar penyelenggaraan pendidikan yang selama ini tugas dan fungsinya sudah dilajalankan oleh UPTD Pendas yang berkedudukan di kecamatan

Sebagai turunan dari UU No 23 tahun tahun 2016, PP No 18 tahun 2016 segera diberlakukan, pemberlakuan secara efektif akan dilakukan Januari 2017. Namun proses dari pemberlakuan tersebut sudah mulai dijalani saat ini. Periode September sampai dengan Oktober ini. Salah satu pasal dalam PP tersebut mengatakan di birokrasi pemerintahan daerah tidak dikenal lagi nama UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) alias dihapuskan, hal ini tentunya mengundang polemik bagi para pgawai yang ada dilingkungan UPTD. Salah satu yang paling akan terdampak adalah UPTD Pendidikan Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan. Di kabupaten Garut saja ada 42 UPTD yang berada di 42 kecamatan, jika 1 UPTD terdiri dari seorang kepala UPTD dengan staf sekitar 10-20 orang, bisa dibayangkan berapa ratus pegawai yang akan terkena dampak.

Untuk mencari kejelasan ini, Kandaga melakukan konfirmasi ke beberapa pejabat serta pihak terkait yang berhubungan erat dengan persoalan ini. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Garut Drs H Mahmud M.Mpd mengatakan, kaitan dengan adanya PP 18 tahun 2016 bahwa di birokrasi itu tidak ada UPTD, kemungkinan besar kedepannya akan dicari solusi format lain. Nanti ada beberapa opsi apakah pejabat yang dulunya UPTD ini dipindahkan ke jabatan lain, atau instansi lain, ataukah ada opsi lain, dengan mengganti nama UPTD, namun menurutnya hingga saat ini disdik belum bisa menentukan. Penghapusan UPTD ini berlaku secara nasional jadi bukan untuk Garut saja, akan dilaksanakn bulan Januari nanti, sekarang kita masih dalam tahap menuju kesana, hal ini sudah disosilaisasikan kepada para kepala UPTD dan jajarannya.
“Walaupun sudah ada wacana pembekuan UPTD namun mereka tetap bekerja dengan baik, karena hal ini adalah aturan dari pusat, yang penting harus ada solusi dan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Mahmud.
Karena masih dalam proses, disdik berencana akan konsultasi ke kementerian, supaya ada kepastian seperti apa karena ini menyangkut nasib ratusan orang.
“Kalau tiba tiba mereka diberhentikan hal ini tidak manusiawi, apakah mereka nantinya seperti jabatan fungsional dengan menjadi koordinator tingkat kecamatan, atau seperti apa,” ujar Mahmud.
Mahmud juga menuturkan, apakah SD yang 1.574 apakah mungkin koordinasi langsung ke tingkat kabupaten? ke kasi SD? ini bukan pekerjaan mudah, dan ribuan sekolah itu banyak tersebar di daerah dengan kondisi geografis Garut yang kita sudah tahu semuanya. Kita masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, karena petunjuknya belum ada, kalau dalam PP itu dua bulan setelahnya yaitu September-Oktober harus mulai berjalan dan efektif di bulan Januari.
“Kita sudah rapat dengan UPTD, dan mereka sudah punya inovasi punya keinginan akan seperti apa kalau UPTD sudah tidak ada,” ujar Mahmud.

Sementara itu bidang yang erat kaitannya dengan UPTD yaitu bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) dinas pendidikan melalui Kabidnya Totong S.Pd, M.Si mengatakan dampak dari PP 18 tahun 2016 dari sisi pembina teknis pendidikan dasar merasa harus mengimbangi, merasa perlu Perhatian bahwa memang kehadiran UPTD kedepan atau apapun namanya masih sangat diperlukan, dengan alasan rentang kendali jarak yang cukup jauh mengingat demografi kabupaten Garut.
Kalau kami harus ada pembinaan akses ke lokasi lokasi itu merasa perlu waktu dan tidak mungkin kageroh sadayana, kami mengaharapkan apapun namanya meskipun bukan UPTD mau fungsional atau struktural itu tetap dibutuhkan.
Kalau kepala kepala sekolah harus langsung ke dinas kabupaten, rentang kendalinya terlalu jauh, dari sisi efisiensi dan efektivitas itu kurang baik.
Kemungkinan UPTD dihapus memang sangat besar, tapi pengganti UPTD harus disiapkan apakah namanya koordinator atau apapun itu.
Ini adalah kebijakan pimpinan, kami mendukung adanya pengganti setingkat UPTD. yang saya fokuskan adalah pembinaan teknis ke sekolah sekolah ini yang saya khawatirkan “tidak aka kageroh”.
Imbas ke bidang dikdas selaku pembina tehnis dilapangan, justru kami mengharapkan perwakilan kecamatan tetap ada sebagi kepanjangan tangan dinas pendidikan membantu kami dilapangan, dengan rentang kendali dan demografis tidak bisa langsung oleh kami, jadi kami membutuhkan bantuan2 seperti itu.

Sementara itu ketua Paguyuban UPTD Dikdas, Drs H Engkur SH M.Si mengatakan bahwa Insya Allah UPTD tidak akan dibubarkan, namun akan muncul nama lain Kebijakan ini dasarnya dari UU no 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, yang kemudian muncul PP 18 tahun 2016 tentang perangkat organisasi perangkat daerah, kalau melihat kesana memang UPTD tidak ada, namun kalau mempertimbangkan faktor geografis, volume kerja, itu untuk dinas pendidikan bakal menjadi kesenjangan sebab pendidikan itu beda dengan UPTD lain dalam mengurusnya, banyak hal yang diurus selain mengurus adminitrasi, UPTD pendidikan itu juga mengurus orang, kalau UPTD pendidikan ditiadakan pengelolaan administrasi akan rancu, pembinaan pegawai akan tidak terarah, karena faktor geografis tadi, beda dengan kodya Bandung misalnya, yang hanya 4 kecamatan, jangkauan daerahnya sangat mudah, terus juga di Kota Banjar dan Kabupaten pangandaran. Harus dipikirkan mengenai jumlah dan biaya, kita lihat Garut yang 42 kecamatan dengan kondisi geografis seperti ini, apakah yang dari kecamatan Talegong atau Cisewu harus langsung ke Garut untuk pembinaan administrasi dan pegawai.
Sudah ada koordinasi dengan disdik, bagian organisasi setda, BKD serta pihak terkait, kesimpulannya mudah mudahan masih ada upaya untuk disampaikan ke Kemendagri, LAN dan ke BKN, diupayakan nama lain sebutannya tapi bukan UPTD, namun dalam pengelolaan dan tupoksi masih seperti UPTD. Nanti pejabat strukturalnya setingkat kasi. Tadinya masih ada peluang ke cabang dinas (KCD) seperti yang dulu, namun setelah dikaji tidak mungkin, karena cabang dinas sekarang identik dengan cabang dinas provinsi di kabupaten, utamanya terkait pelimpahan kewenangan SMA/SMK. Makanya kenapa dinas pendidikan masuk kategori dinas tipe A plus karena beban kerjanya, mengingat beban kerja tersebut saya berharap ada nama lain setingkat UPTD.

Sementara itu Kepala BKD, Asep Sulaeman Farouk SH M.Si mengatakan mengenai UPTD dihapuskan, hal itu sedang dibahas oleh tim kelembagaan perangkat daerah, tentunya kebijakan bupati mengikuti PP tersebut, dalam pelaksanaan dan pemberlakuannya 6 bulan setelah PP keluar, harus segera diberlakukan. Saat ini masih dibahas, pa sekda sebagai ketua dengan anggota tim BKD, bagian organisasi, Bappeda, asda 1 dan DPPKA, namun hasilnya masih menunggu karena BKD hanya bertugas mengisi saja, nanti dibentuknya oleh pa Sekda. Misalnya sekarang ini oleh eksekutif dibahas, nanti akan disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama sama dengan DPRD, setelah itu baru akan terlihat hasilnya. Nantinya dituangkan dalam bentuk perda, sekarang masih terlalu dini. Kalau sekarang sudah gaduh mungkin karena ada beberapa pejabat terkait yang terkena imbas, BKD belum bisa memberikan gambaran karena belum dibahas. Kita juga masih komunikasi dengan pusat apakah masih mungkin disesuaikan dengan kebutuhan, atau apakah fix dihapus?, jurus pamungkasnya ada di pusat.

Salah seorang kepala sekolah di wilayah selatan, tepatnya di kecamatan Cisompet, Iwan Setiawan S.Pd yang merupakan kepsek di SDN Panyindangan 1 mengatakan rencana pembubaran UPTD khususnya untuk wilayah Cisompet umumnya wilayah selatan jelas bakal repot, UPTD sebagai pembantu dinas di kabupaten Garut boro boro dibubarkan, UPTD berdiri saja masih ada pekerjaan yang sering terbengkalai, salah satunya mengenai pekerjaan yang bersifat online dimana misalnya guru harus berkomunikasi via internet dan menyerahkan bukti fisik dengan dinas pendidikan di kabupaten, ternyata jaringannya jelek, itu kembali UPTD yang mengambil peran, dari UPTD baru ke dinas pendidikan. Kalau UPTD dibubarkan secara pribadi dan kedinasan sepertinya tidak mungkin, karena banyak pekerjaan yang harus dibereskan oleh UPTD dan pengawas mengingat medan Cisompet atau wilayah selatan yang sangat luas dan terjal demografinya, kalau semua harus dikerjakan oleh kabupaten, pasti akan terbengkalai semua pekerjaan. Terus juga pejabat dan pegawai yang sekarang berada di UPTD mau dikemanakan? kalau memang secara aturan ada UU ada PPnya tinggal laksanakan, asal UUnya jangan banci. kalau misalnya UPTD ditiadakan, ya minimal ada pembantu setingkat wilayah, misalnya Cisompet, Cihurip, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong misalnya dalam satu koordinator, untuk koordinasi keatas tapi tidak jauh. Untuk wilayah yang dekat dengan dinas kabupaten tidak akan menjadi masalah, namun untuk yang jauh gimana? walaupun sekarang ada IT namun tidak semua wilayah di kabupaten Garut ada jaringan internet, jaringan untuk tower untuk komunikasi dll, jelas itu akan memperlambat pemgiriman data secara online. Sebaiknya menurut kami UPTD ditiadakan tapi ada penggantinya di setiap wilayah. (Yuyus)***