Terkait Periodisasi Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan Belum Menerima SK Tim Pertimbangan Kepala Sekolah

0
141
Sekretaris Dewan Pendidikan, H. Duden Surachman
H. Duden Surachman
H. Duden Surachman, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut

 

PENERAPAN Perda 11 khususnya yang berkaitan dengan pembatasan masa tugas kepala sekolah bisa cacat hukum apabila pe-rangkat penunjangnya be-lum lengkap. Seperti SK Bupati Garut tentang pene-tapan Tim Pertimbangan Ke-pala Sekolah (lihat Pasal 30). SK Tim Pertimbangan ini sangat penting, karena merupakan salah satu dasar dalam pengangkatan kepala sekolah.

Ditemui di kantor Dewan Pendidikan (Rabu,11/8), salah seorang anggota Dewan Pendidikan Kabu-paten Garut, H. Duden Surachman mengaku pihak-nya belum menerima SK Tim Pertimbangan Kepala Sekolah. Padahal berdasarkan pasal 30, Perda 11 Tahun 2011, Tim Pertimbangan Kepala Sekolah terdiri dari unsur pengawas dan unsur dewan pen-didikan

“Sampai hari ini kami belum pernah melihat ataupun menerima SK Tim Pertimbangan Kepala Sekolah. Saya sendiri justru merasa heran kalau Dinas Pendidikan sampai mengabaikannya,” ujar Duden seraya menjelaskan, bahwa pengangkatan kepala sekolah harus berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan Kepala Sekolah.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten Garut, Sony Mulyadi Supriadi S.Pd, MM. melalui telepon selulernya mengungkapkan, bahwa nilai kinerja kepala sekolah yang dibuat oleh para pengawas bukan sebuah re-komendasi pengangkatan kepala sekolah, melainkan sebatas hasil pekerjaan pengawas sesuai dengan tupoksinya.

Menurut Sony, rekomendasi pengangkatan kepala sekolah harus dibuat oleh Tim Pertimbangan Kepala Sekolah yang terdiri dari beberapa orang unsur pe-ngawas dan beberapa orang unsur dewan pen-didikan, bukan oleh pengawas dan dewan pen-didikan. Yang terjadi sekarang, seluruh pengawas disuruh menyerahkan hasil penilaian kinerja kepala sekolah untuk dijadikan bahan pertimbangan. “Ini sangat tidak benar. Apalagi kalau dewan pendidikan hanya sebatas mengetahui,” tandas Sony MS

Di ujung pembicaraan, Ia pun sedikit mengulas tentang pasal 31, Perda 11 Tahun 2011. Menurut Sony, untuk menafsirkan bagaimana kepala sekolah berprestasi istimewa sebaiknya dilihat Permendik-nas tentang Guru dan Dosen. ∗∗∗