Pimpinan DPRD Garut Akan Tolak Pemberian Fortuner Dari Bupati

0
99

Wakli Ketua DPRD Kabupaten Garut. Enan.

Kandaga.ID- Wakil Ketua DPRD Garut dari Fraksi Gerindra, Enan, dengan tegas mengatakan, akan menolak rencana pembelian empat mobil Fortuner untuk operasional unsur pimpinan Dewan. Rencana pembelian mobil itu merupakan bentuk kebaikan Bupati Garut, Rudy Gunawan kepada empat pimpinan DPRD, yakni Ketua, Euis Ida Wartiah, Dan tiga orang wakilnya, yaitu Enan, Agus Hamdani, dan Moch. Romli.

” Perlu kami tegaskan, bahwa pimpinan DPRD tidak pernah mengusulkan pengadaan kendaraan tersebut pada APBD Perubahan, itu hanya bentuk apresiasi Bupati terhadap pimpinan dewan. Kita lebih cenderung  fokus dulu untuk perbaikan ekonomi akibat Covid 19,” tegas Enan, ditemui di ruang kerja Sekwan DPRD Garut, Jawa Barat, Kamis (01/10/2020).

Sekretaris DPRD Garut, Dedi Mulyadi.

Enan berpikir, unsur pimpinan dari fraksi yang lain pun akan sependapat dengan dirinya. Sebab mobil opersaional yang kini mereka pergunakan lewat pengadaan tahun anggaran 2017, berupa kijang Inova, masih cukup layak digunakan.

” Untuk wilayah perkotaan masih layak dipergunakan, tapi kalau untuk di wilayah Garut selatan,  sebagaimana disampaikan Bupati pada jawaban Bupati (di sidang paripurna) itu tidak layak,” ungkapnya.

Meski demikian, Ia tetap akan menolak kebaikan Bupati Garut itu, meski nanti hasil evaluasi Gubernur terhadap usulan pengadaan mobil dengan nilai Rp. 2 milyar itu disetujui.” Meskipun hasil evaluasi  nantinya digeluyurkan Gubernur, saya sebagai pimpinan tetap akan menolak,” tegas Enan, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Garut itu.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Garut, Dedi Mulyadi, membenarkan adanya usulan pengadaan empat kendaraan mewah untuk unsur pimpinan dewan itu, sebagai bentuk apresiasi Bupati Garut.” Untuk keputusannya masih menunggu hasil evaluasi Gubernur, karena evaluasi Gubernur juga akan memperhatikan kata akhir fraksi,” ujarnya.

Dikatakannya, posisi dirinya sebagai pengguna anggaran (PA), itu hanya mempasilitasi keinginan user, yakni bupati, dan keputusannya diserahkan kepada penerima manfaat, dalam hal ini pimpinan dewan . (Jay).