DANA Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Tujuannya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.
Penundaan DAU Bisa Jadi Bom Waktu dampaknya yang sangat besar karena bukan hanya untuk pembayaran pengerjaan proyek pembangunan bahkan untuk gaji PNS pun terancam tak terbayar.
Menanggapi hal itu, Bupati Garut Rudy Gunawan, mengatakan penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat tersebut sudah dapat dipastikan akan mengakibatkan pemerintah daerah kesulitan. Hal ini dikarenakan setiap bulannya pemerintah daerah harus membayar gaji PNS setiap bulannya sebesar Rp 91 miliar.
“Kita kaget juga karena hari ini menerima Permenkeu terbaru soal penundaan DAU. Ini tentu akan sangat menyulitkan kita,” ujar Rudy.
Dikatakan Rudy, selain gaji pegawai, penundaan pembayaran DAU juga akan berdampak pada pembangunan di daerah dan proyek-proyek yang telah dilaksanakan pun terancam tidak bisa terbayar.
“Mungkin kalau untuk gaji pegawai bulan ini kita masih ada, tapi gak tahu untuk bulan depan apa kita masih bisa membayarnya atau tidak?,” katanya.
Belakangan ini, Rudy melarang para pegawai negeri sipil (PNS) untuk berkomentar
terkait keterlambatan pembayaran gaji akibat dampak penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).
Pernyataan itu disampaikan Rudy saat memimpin apel di halaman Kantor Pemkab Garut. Rudy menjamin jika pembayaran gaji tak akan tertunda. Rudy meminta para PNS agar tak resah dengan isu penundaan gaji.
“Tanggal 1 tetap akan dibayarkan gajinya. Jangan takut tidak dibayar. Sampaikan ke istri dan anggota keluarga semuanya masih lancar,” ujar Ru dy, Senin (29/ 8/2016).
Menurut Rudy, meski ada penundaan DAU oleh pemerintah pusat kepada Garut sebesar Rp 81 miliar pihaknya tetap berupaya melakukan kewajiban kepada PNS. Rudy mengaku pembayaran gaji PNS bisa menggunakan anggaran dari pendapatan asli daerah (PAD).
“Kekurangan bayar untuk gaji PNS itu hanya Rp 20 miliar. Ada juga dana bagi hasil dari provinsi. Pokoknya akan dibayar seperti biasa,” ucapnya.
Tak dipungkiri Rudy, jika penundaan DAU jelas berpengaruh terhadap gaji PNS. Hanya saja Pemkab tetap memiliki opsi lain agar tak menghambat gaji setiap bulannya. Hanya saja untuk pembayaran sejumlah pekerjaan pembangunan, tutur Rudy, kemungkinan akan tertunda. Pembayaran sejumlah proyek akan dicairkan pada akhir tahun.
“Kalau untuk bayar pekerjaan kayaknya diakhir. Artinya dibayar nanti November atau Desember,” ucapnya.
Diakhirkannya pembayaran pekerjaan itu, lanjut Rudy, berdasarkan hasil audit dari BPK. pasalnya para pemborong biasa mencairkan uangnya pada akhir tahun.
“Jadi last minute itu mereka (pemborong) baru mencairkan. Kemarin saja (tahun lalu) sampai Rp 450 miliar pencairan di akhir tahun. Makanya sekarang juga diakhirkan pembayarannya,” katanya.
Adanya penundaan DAU, tambah Rudy, juga berpengaruh terhadap pembebasan lahan, pembangunan GOR Ciateul, pembangunan pasar, dan jembatan. Namun sejumlah anggaran belanja lainnya tetap bisa dilakukan.
“Nanti akan dibahas dan ditentukan mana yang dibayar dan tidak. Kami akan cari solusinya,”
ucapnya.
