Maju Mundur SDM Berada Dipundak Pendidik

0
219

KANDAGA.ID – Negara terus berupaya dan hadir untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tak tanggung-tanggung pemerintah pusat menggelontorkan anggaran dari APBN sebesar Rp. 2,4 miliar untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan penguatan kepala TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Garut yang dilaksanakan di Hotel Augusta, Jl. Raya Cipanas No. 57, Langensari, Kecamatn Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mulai 9 September -14 Oktober 2019.

“Semua itu ada di pundak para pendidik dan kepala sekolah selaku manajerial harus mampu menjadi CEO yang baik, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada bidang pendidikan, karena Kabupaten Garut sampai saat ini IPM-nya masih belum mencapai nilai yang diharapkan,” ujar Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP., dalam sambutannya sekaligus membuka acara.

Pembukaan dihadiri Sekda Kabupaten Garut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Totong, S.Pd., M.Si., Kasi Sapras SD, seluruh Korwil, Korwas, sejumlah 200 peserta angkatan pertama, pihak Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Basa (P4TK TK dan PLB) kepanjangan tangan dari Kemendikbud RI, dan Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Uninus Bandung.

“Kegiatan ini sebagai amanat Permendikbud No. 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, bahwa kepala sekolah yang sedang menjabat sebelum April 2018 dan belum memiliki tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah,” ujar Totong, kepada sejumlah wartawan, Senin (9/9/2019).

Selain itu, tambah Totong, dalam amanat Permenendikbud No. 6 tahun 2018 kegiatan ini tidak bisa dari swadaya tapi harus dari Negara yang membiayai mulai dari seleksi subtantif dan diklatnya. Juga kegiatan ini memiliki tujuan sesuai dengan amanat Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

“Kepala sekolah itu harus mampu memimpin dan mengelola sekolah dengan baik, menguasai seluruh kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah, menumbuhkembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada dimensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, sosial, dan sebagainya,” jelas Totong.

Totong menjelaskan, kegiatan ini diikuti 949 peserta terdiri dari 283 kepala TK, 540 SD, dan 126 kepala SMP yang terbagi lima angkatan, dengan anggaran dari ABPN yang langsung masuk ke LPD sebegai kepercayaan dari Kementerian melalui P4TK TK dan PLB sebesar Rp. 2,4 miliar.

“Pusat yang mengalokasikannya, kami hanya user penerima manfaat dari kebijakan, hanya menyediakan peserta saja dan masih ada kekurangan 253 peserta yang belum tercakup oleh APBN, maka Pemda lah yang hadir melalui APBD untuk penyelesaiannya,” jelasnya.

Menurut Totong, Pemerintah Kabupaten Garut sudah komitmen ingin menuntaskan tahun 2019 ini, meskipun ada tenggang sampai tahun 2020. Karena kalau tidak, ada semacam upgrade atau penguatan kepala sekolah nanti akan berdampak kepada BOS dan sertifikasi.

“Kami akan mengawal meskipun dari ABPN kita sama sebagai penerima manfaat, apalagi ABPD tanggungjawab kita,” tegas Totong, dan mengajak untuk semangat kerja, karena ini anggaran dari rakyat, tentunya tujuan-tujuan yang disampaikan itu harus fokus, harus diimplementasikan, dan harus lebih meningkat kualitas.

Menurut Totong, kegiatan ini berlaku hanya bagi yang masih rasional dan tidak berlaku untuk kepala sekolah yang menjabat tinggal satu, dua bulan karena anggarannya tidak efektif.

“Ini namanya penguatan kepala sekolah yang sudah menduduki, bukan rekrutmen. Jadi kalau tidak ada upgrade istilah Pak Bupati, itu tidak akan cair BOS dan sertifikasi. Berbeda dengan rekrutmen kepala sekolah dan pengawas, kalau kepala sekolah itu sama dibiayai, ini sama amanat rekrutmen kepala sekolah,” jelasnya.

Menurutnya, kepala sekolah baru yang promosi itu dibiayai juga dari pemerintah, mulai dari seleksi subtantif (dulu akademik) dan diklat langsung promosi kepala sekolah.

“Menurut saya bagus, supaya kepala sekolah tidak berpikir macam-macam. Misalnya, kalau jadi kepala sekolah kan harus sekian biaya,” ujarnya.

Nah sekarang, tambah Totong, tinggal kami lebih tegas, harus benar-benar, bahwa ini dibiayai oleh pemerintah, dibiayai dari uang rakyat.

“Kalian harus benar-benar melaksanakan tugas sebagai seorang CEO-nya, sebagai kepala sekolah, manajer dan sebagainya, dan ini harus dilaksanakan di tiap-tiap sekolah,” pungkasnya, dan sebentar lagi kami akan merekrut untuk yang baru. (Jajang Sukmana/Iwan Setiawan)***