Meski Kementrian Pendidikan Kebudayaan belum secara resmi mengumumkan penghapusan Ujian Nasional (UN) di semua jenjang pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong, S.Pd, M.Si menyatakan akan mendukung apapun kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat
Semakin masifnya penyebaran virus corona menurut Totong harus disikapi serius semua pihak termasuk menempatkan keselamatan peserta didik sebagai prioritas utama. “Kami masih menunggu keputusan resminya, kami sepakat dengan hasil rapat Mendikbud dan Komisi X DPR yang memutuskan penghapusan UN tahun ini,” jelasnya
Totong menambahkan, penentuan kelulusan peserta didik bisa dilakukan dengan cara yang lain. “Opsinya bisa daring, nilai rapot, atau nilai kumulatif selama tiga tahun sekolah. Kemungkinan besar belajar mandiri dari rumah akan diperpanjang hingga 31 Maret 2020. hal ini sama dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Disdik kab/kota se Jawa Barat. Kami akan segera menyiapkan surat edaran untuk perpanjangannya,” jelasnya
Dengan melihat situasi dan kondisi terkini, Kadisdik juga memperkirakan ujian sekolah tidak akan dilaksanakan, yang terpenting saat ini lanjut Totong, harus dimaksimalkan usaha untuk memutus makin meluasnya penyebaran virus corona termasuk di dunia pendidikan. “Kurikulum bisa dirumuskan lagi, yang paling penting saat ini memutus penyebaran virus corona. Jika anak-anak dipaksakan belajar di sekolah akan sangat berbahaya bagi mereka,”tambahnya
Di Kabupaten Garut, jelas Kadisdik, saat ini ada sekitar 600 ribu pelajar dari jenjang PAUD hingga SMP, belum ditambah dengan pelajar di bawah naungan Pemprov Jabar dan Kementrian Agama.”Mereka semua belajar secara mandiri di rumah masing-masing dibimbing para guru, dan kemungkinan waktunya diperpanjang karena tak cukup waktu dua minggu untuk memutus penyebaran virus ini,” pungkasnya. HMP
